Untunglah rencana yang sangat menyinggung perasaan kita sebagai rakyat kecil ini batal dilaksanakan, tukas seorang teman mengomentari batalnya rencana pengadaan Laptop bagi anggota DPR baru-baru ini. Inilah menurutnya, ironi kebingungan rakyat di Republik ini.
Saat nasib rakyat tidak menentu, wakil-wakil mereka sebaliknya sibuk menentukan kepentingan-kepentingannya sendiri. Berita pendapatan dan fasilitas yang cenderung terus meningkat, atau perjalanan dinas yang justru terlihat sebagai plesir, diterima rakyat ditengah-tengah antrian beras murah, dibawah tenda-tenda penampungan akibat bencana longsor, angin puting beliung atau luapan lumpur, ataupun diatas puing-puing kios dan gubuk mereka yang digusur Trantib.
Kebijakan menjadi sulit untuk dilihat keberpihakannya. Rakyatpun makin berjarak dari pemerintahnya, yang seharusnya menjadi pelayan mereka (sesuai janji-janji politik mereka saat kampanye dulu). Mereka melihat pemerintahnya tertawa-tawa menjelang sidang kabinet, saat mereka justru harus mengungsi karena banjir. Mereka menyaksikan para elit dalam jamuan makan malam, saat rakyat justru makin dililit kemiskinan.
Kerentanan itu semakin menjadi-jadi bila melihat pilihan apa yang tersedia bagi mereka sebagai rakyat. Ancaman menjadi korban kecelakaan senantiasa membayangi mobilitas mereka saat menggunakan moda transportasi murah yang tersedia. Dan ketika itu terjadi, kelalaian sebagai rakyat justru argumentasi yang ditimpakan kepada mereka. Lalu kemana tanggungjawab Pemerintah yang seharusnya melakukan pengawasan, termasuk kelaikan sarana transportasi itu sendiri?
Saat rumah dan harta benda mereka harus melayang karena bencana gempa, banjir maupun tanah longsor, rakyat pun harus menanggung derita itu sebagai akibat kelalaian sendiri. Mereka dituding merusak alam karena perladangan mereka. Bukankah hal tersebut mereka lakukan sekedar demi menyambung hidup? Lalu tidakkah para pelaku pembalakan liar yang justru dari kalangan pengusaha (yang konon malah dibekingi aparat) jauh lebih harus bertanggungjawab?
Semetara pertanyaan lainnya, adakah upaya yang telah dilakukan untuk rakyat kecil itu dengan relokasi yang lebih baik, disertai pemberian bantuan berupa modal usaha demi kelangsungan hidup mereka, agar mereka terhindar dari kebiasaan bermukim di wilayah yang labil dan rentan bencana alam?
Yang terjadi justru adalah kebingungan. Dalam perspektif kebutuhannya yang sederhana, rakyat justru tidak merasa mendapat jawaban oleh akrobatik dan kebijakan elit penguasa yang cenderung retoris dan formalistis.
Relasi kedua pihak akhirnya terbingkai dalam sebuah ketidakpercayaan – namun sarat akan kepentingan. Kedekatan para elit saat kampanye yang lalu terhadap mereka kini menjadi hal yang tidak mereka jumpai justru di saat himpitan kesulitan sebagai warga negara perlu mereka luapkan. Karenanya, tidakkah membingungkan menjadi rakyat di Republik ini?
selamat atas pelantikan jadi anggota KPID sulabar