Di tengah hiruk pikuk janji parpol dan politisi dalam kampanye terbuka, dan distribusi logistik pemilu yang masih karut marut serta kisruh DPT yang masih membayangi kesuksesan pemilu 9 April medatang, apa yang tersaji bagi kita sebagai rakyat dari pelaksanaan kampanye terbuka (rapat umum) selama ini justru tidak lepas dari begitu kerapnya pelanggaran yang terjadi.
Pelibatan anak-anak, penampilan dan goyangan seronok artis penghibur di atas panggung kampanye, pelanggaran lalu lintas para peserta kampanye, penyalahgunaan fasilitas negara, hingga persoalan politik uang adalah deretan pelanggaran yang terjadi dalam masa pelaksanaan kampanye terbuka.
Celakanya, dalam hitungan hari-hari menuju pelaksanaan pemilu legislatif yang semakin dekat ini, sejumlah persoalan masih terus membayangi kinerja KPU. Distribusi logistik termasuk kekurangan surat suara di sejumlah daerah masih terjadi. Sementara kerusakan surat suara juga berjumlah tidak sedikit. Hal yang tentu saja dapat mengancam pelaksanaan pemilu tepat waktu.
Di atas panggung kampanye, daya tarik para artis penghibur mengalahkan orasi para elit partai politik. Panggung kampanye bagi konstituen lebih menarik sebagai panggung dangdutan daripada menjadi panggung politik parpol. Orasi politik tokoh-tokoh partai dan calon anggota legislative bagi peserta kampanye tidak jauh lebih memikat dibanding goyangan para artis penghibur yang seringkali masih begitu mempertontonkan keseronokan.
Mobilisasi konstituen menuju arena kampanye pun lebih banyak karena iming-iming materi. Demi uang saku yang besarannya hanya antara lima belas ribu rupiah sampai lima puluh ribu rupiah, hingga janji hadiah yang bisa diperoleh dari panggung-panggung kampnye. Tak heran, model kampanye di atas panggung belakangan ini bagi rakyat tak ubahnya ajang untuk menguji peruntungan. Dari bagi-bagi sembako, deretan hadiah di ujung pohon pinang, sampai undian berhadiah sepeda motor yang disiapkan oleh pelaksana kampanye.
Di sisi lain, kerumitan pelaksanaan pemilu dengan cara mencontreng yang baru pertama kali akan dilaksanakan di negeri ini belum sepenuhnya dipahami rakyat. Cara memilih dengan menggunakan alat tulis untuk pertama kalinya ini masih menyisakan kesangsian akan keberhasilannya,, mengingat sosialisasinya yang tidak mampu menyentuh rakyat keseluruhan.
Di tengah kesulitan dan tekanan hidup yang terus membebani kehidupan mereka, rakyat makin dibingungkan oleh saling tuding elit politik -sebagai jualan kampanye, atas berbagai program yang ditujukan demi meringankaan kesulitan rakyat. Di mata rakyat, meski harus berjam-jam mengantri berdesak-desakan dan didera kepanasan, BLT yang kembali dicairkan di bulan ini yang bertepatan dengan masa kampanye terbuka tetaplah dianggap sebagai sesuatu yang setidaknya bias meringankan kehidupan mereka, meski itu hanya sebesar dua ratus ribu rupiah. Yang justru tidak mereka mengerti, jika beban kemiskinan dan kesulitan hidup yang terus membayangi kehidupan rakyat hanya menjadi komoditas kampanye yang saling ditudingkan antar elit penguasa yang sedang memerintah dengan elit lainnya yang juga telah pernah berkuasa. Sebab bagaimanapun, kemiskinan dan kesulitan hidup rakyat selama ini adalah tantangan yang masih membayangi rakyat memski pemilu dan penguasa telah silih berganti.
Sejauh ini yang terlihat elit-elit politik dan partainya masing-masing justru mempertontonkan ambisi politik dan birahi atas kekuasaan yang begitu mereka perebutkan. Maka tak mengherankan jika politik uang masih menjadi warna kampanye pemilu kali ini. Membeli harga diri rakyat sebagai pemilih yang ironisnya justru teramat sering dengan harga yang amat tak pantas. Dengan kata lain, beban kemiskinan dan kesulitan hidup rakyat penuntasannya seharusnya mmenjadi tanggungjawab setiap pemerintah ketika ia telah berkuasa, tanpa perlu diwariskan ke pemerintahan berikutnya. Kegagalan masing-masing elit di masa kekuasaannya hanya menegaskan tidak adanya perbedaan antara satu dengan yang lainnya.
Alih-alih memberi pendidikan dan pendewasaan politik terhadap rakyat sebagaimana yang diharapkan, pemilu kini justru mengesankan pragmatisme dan pemenuhan kebutuhan sesaat rakyat. Kampanye sebagai bagian dari proses pemilu kenyataannya hanya makin menjauhkan rakyat dari bagaimana memaknai sebuah prosedur atas nama demokrasi.
Bagi-bagi sembako menjadi senjata ampuh memikat rakyat meramaikan arena kampanye. Iming-iming rupiah bukan lagi basa-basi untuk memobilisasi massa. Bahkan begitu banyak caleg yang tidak tahu lagi menempatkan diri di mata calon konstituen.
Tengoklah model kampanye dari mulai pengobatan gratis, gunting rambut, pemijatan, hingga pertunjukan sulap yang dilakukan oleh sosok-sosok calon wakil rakyat. Dengan argumentasi melayani rakyat, mereka mencoba memikat perhatian calon pemilih dengan kemampuan yang mereka miliki dan kuasai, meski terasa sulit untuk mencari hubungan dengan upaya mereka menuju gedung legislatif yang nota bene akan sarat dengan tugas-tugas yang jauh lebih sulit dari sekedar mencukur gratis atau mempertunjukkan kemampuan sulap ala pemain sirkus.
Yang terlihat justru kegagalan memaknai pemiilu sebagai proses demokrasi. Bagi para elit politik, pemilu sekedar mengesankan ajang saling berebut kedudukan dan kekuasaan di gedung-gedung perwakilan dengan menghalalkan berbagai cara. Sementara bagi rakyat, pemilu selama ini hanya mengajarkan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup sesaat dengan pemberian-pemberian para calon legislatif itu berupa sembako, uang dan lain sebagainya terhadap mereka.
Karenanya, tidaklah mengherankan jika pemilu kali ini justru dikuatirkan akan membuat banyak caleg yang tidak terpilih akan terserang depresi dan gangguan jiwa. Beberapa Rumah Sakit Jiwa di berbagai daerah bahkan telah menyiapkan ruang perawatan khusus sebagai antisipasinya. Kekuatiran atas ancaman sakit jiwa yang telah menanti para caleg yang tidak terpilih kelak benar-benar hanya menegaskan bagi kita bahwa pemilu kali ini memang sakit!.
(Juli 2009)
0 Tanggapan ke “Pemilu Yang Sakit”